Resmi, Pemerintah Akui Dekopin Dr. Sri Untari Bisowarno

Jakarta, Dekopin Sri Untari resmi mendapat pengakuan Pemerintah. Melalui Dirjen Perundang-Undangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum menegaskan pemilihan Ketua Umum Dekopin Dr. Sri Untari Bisowarno M.AP adalah tepat.

Dirjen PP Menkum HAM itu berpandapat bahwa pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut, “Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.”
Dalam pratik telah dilakukan sebanyak tiga kali perubahan AD Dekopin melalui Keputusan Presiden, yaitu Keppres No.21/1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin. Lalu Keppres No.24/1999, kemudian Keppres No.06/2011 yang berlaku sampai saat ini.

Pada Musyawarah Nasional Dekopin 11-14 November 2019 di Hotel Claro, Makassar dilakukan perubahan AD Dekopin dan dilakukan pemilihan Ketua Umum yaitu Nurdin Halid. Tapi, Nurdin Halid terpilih bukan berdasarkan AD Dekopin yang dimaksud dalam UU No.25/1992 tentang Perkoperasian.

Anggaran Dasar Dekopin Pasal 19 ayat 3 yang disahkan oleh Keppres No.6/2011, periode Ketua Umum paling lama dua kali berturut-turut sehingga berdasarkan AD yang masih sah tersebut Nurdin Halid tidak bisa dipilih lagi.
Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembentukan Organisasi Dekopin harus disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Perubahan AD Dekopin yang sesuai dengan UU No.25/1992 tentang Perkoperasian harus disahkan oleh pemerintah.

Bahwa pemilihan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin melalui perubahan AD Dekopin tanpa pengesahan pemerintah adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden No.6/2011 dan UU No.25/1992 tentang Perkoperasi, tegas Dirjen PP ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *